Aksi APDESI Pekan Lalu Bukan Unjuk Rasa Tapi Menyelaraskan Rincian ADD

Bogor - Dalam menyikapi Peraturan Presiden RI No.104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Dana Desa (DD) yang menjadi Perhatian seluruh Kepala Desa se Indonesia yang tergabung dalam APDESI. 

Kepala Desa Bojong Jengkol  Awalludin menyampaikan, Aksi APDESI pekan lalu bukan Demontrasi atau ujuk rasa bukan untuk merubah Keputus Peraturan Prisenden RI No.104 yang sudah sah menjadi Perpres. Melainkan Untuk Menyelaraskan rincian Anggaran DD yang terdiri dari 40 % BLT , 20% kekuatan pangan dan 3 % PPKM serta yang sisa 32 % untuk Pembangunan infrastruktur SDGs Desa. Sesuai Pasal 1 angka 9 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

" Diskresi  keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret pademik covid 19 yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan. Yang di hasil persama sama kemendes RI sesuai dengan kondisi daerah tersebut terkait level pademik penangan covid 19 itu Sendiri ada ruang untuk Diskresi". Ujar Awalluddin 

Menurutnya, terkait Anggaran DD dalam Penyususnan APBDes untuk merencanakan  Pembangunan Desa  dengan mengelar MUSDES ( Musyawarah Desa ) yang  telah disepakati agar Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diputuskan sesuai usulan warga yang membutuhkan pembangunan di wilayahnya bisa terjawab dengan Diskresi. 

" kesimpulan terkait Peraturan Prisenden RI No 104 tahun 2021  tergantung dari level mengatasi persoalan Pandemi covid 19" Tungkas Awalludin ( sep hurung )